Menara Telekomunikasi

Menara Telekomunikasi

GEMA MENARA – Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari banyak pulau sangat membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga serta hubungan antar masyarakat yang terpisahkan oleh jarak tetap terjalin  secara harmonis. 

Sejalan dengan hal tersebut maka pembangunan menara telekomunikasi di daerah-daerah masih terus dilaksanakan. Pesatnya pembangunan menara ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah daerah (kabupaten / kota), khususnya dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan menara tersebut. Walaupun pada kenyataannya menara telekomunikasi ini sangat dibutuhkan serta membantu masyarakat, tetapi terkadang pemerintah kabupaten (kota) tertentu memiliki persepsi dan kebijakan tersendiri bahkan terkadang pembangunan menara telekomunikasi dianggap sebagai sebuah “kesempatan” untuk memperoleh keuntungan pribadi oleh oknum-oknum pejabat tertentu dengan dalih kebijakan.

Secara umum, ada beberapa perizinan yang disyaratkan oleh pemerintah daerah untuk pendirian menara telekomunikasi, yaitu ;

  1. Izin Prinsip (Bupati / Wali Kota)
  2. Izin Peruntukan Lahan dari BPN
  3. Rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  6. Rekomendasi KKOP dari Otoritas Bandara/Dan Lanud (Kawasan Khusus)
  7. Izin Gangguan Tempat Usaha (HO)
  8. Rekomendasi Lingkungan Hidup atas UKL/UPL atau SPPL
  9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sebagai Pembanding, pengaturan mengenai perizinan pembangunan menara telekomunikasi sebenarnya telah diatur dalam Peraturan sebagai berikut :

Pertama, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Pada pasal 3 ayat (2) berbunyi : “Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Kemudian ayat (3) bebunyi : “Pemberian Izin Mendirikan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Selanjutnya pada pasal 8 :”Izin Mendirikan Menara di Kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 9 : “Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:

a. kawasan bandar udara/pelabuhan;

b. kawasan pengawasan militer;

c. kawasan cagar budaya;

d. kawasan pariwisata; atau

e. kawasan hutan lindung

Kedua, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 18 Tahun 2009 ; 07/PRT/M/2009 ; 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 ; 3/P/2009 , Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Pada pasal 4 ayat (1) berbunyi : “Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Wlikota, kecuali untuk Propinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur.”

Ayat (2) : “Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruan”

Ayat (3) : “Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu”

Lebih lanjut pada pasal 11 ayat (2)  : “Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

huruf (a). …….”

huruf (g) “Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara ;”

huruf (h) “Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset”

Kemudian pasal 13 ayat (1)  :”Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dapat menempatkan :

huruf (a) : “Antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu memdukung beban antena; dan/atau”

huruf (b) : “Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung antena.”

Ayat (2) :”Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin”

Selanjutnya dipertegas dengan pasal 15 ayat (3) :”Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi DKI Jakarta serta aparatnya dilarang memungut restribusi dan atau pungutan lainnya di luar restribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara.”

Berdasarkan peraturan tersebut sebenarnya  telah jelas mengenai izin yang disyaratkan serta restribusi yang diperbolehkan, dan untuk lebih lengkapnya dapat dibaca pada kedua peraturan tersebut secara keseluruhan (silahkan unggah di website ini).

Dengan demikian sesungguhnya pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan pada kedua peraturan tersebut seharusnya tidak serumit sebagimana fakta yang terjadi di beberapa daerah (kabupaten/kota) tertentu, yang mana pemerintah daerah memiliki persepsi dan kebijakan sendiri mengenai syarat izin bagi pembangunan menara telekomunikasi.

Dengan semakin meluasnya sosialisasi peraturan yang terkait pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi, maka diharapkan dapat terwujud pemahaman bersama tentang perizinan yang disyaratkan untuk setiap pembangunan menara telekomunikasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9 Comments

  • Desi says:

    Apakah menara bts yg menempel di tower mesjid harus ada ijin lingkungan dan apakah ada kompensasi utk warga sekitar?

  • Jika menara mesjidnya sudah berdiri sebelum dipasang perangkat telekomunikasi, maka tidak perlu lagi Ijin Lingkungan (warga sekitar)

    terima kasih

  • Iva Kaya says:

    Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus rekomendasi KKOP dari Lanud…???

  • Wulan says:

    Kalo sudah habis masa kontraknya dengan pemilik tanah, lalu di perpanjang apakah warga sekitar juga mendapatkan kompensasi lagi?

  • Zaenal Aripin says:

    Selamat Sore pa
    Maaf pa mau tanya kalau persyaratan dan prosedur untuk perpanjangan IMB tower telkomunikasi di daerah Jakarta apa saja?
    Terimaksih Banyak Atas jawabannya

  • Tanda tangan warga diperlukan sebagai syarat Izin Mendirikan Bangunan, jika perpanjangan tentu tidak diperlukan lagi Izin Lingkungan/tetangga, demikian

  • Silahkan menghubungi Dinas terkait, tetapi biasanya IMB hanya terbit satu kali saat tower akan didirikan

  • Ada pajak/restribusi resmi yang dipungut oleh Negara melalui KKOP nilainya sesuai ketinggian tower

  • irwan says:

    hukum bagi yg tidak bersosialisasi ke warga ada ngk, karna tower yg di pasang mereka bilang sudah di urus ke lura dn di bayar ke lurah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*